pelayanan perizinan terpadu. E-mail : dpmptsp@depok. pelayanan perizinan terpadu

Peraturan Daerah tersebut mengatur bahwa permohonan perizinan dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sekaligus penandatanganan izin asli didelegasikan kepada kepala BP2T sebagaimana di atur. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Terhadap Pelak- Pelayanan perizinan terpadu satu pin- sanaan Kewenangan Pelayanan Per- tu di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan izinan Terpadu satu Pintu Bidang oleh KPT Bangka tidak terlepas dari komit- Penanaman Modal dalam Rangka Pe- men para pemangku kepentingan terkait. 234. 1 Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan waawancara yang penulis lakukan kepada informan, serta dokumentasi dan observasi yang penulis lakukan, melalui teori pelayanan dari Zeithmal, Parasuraman, dan BerryPelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling. Dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, semua bentuk pelayanan perizinan di Kota Tangerang berada di bawah pengelolaan satu badan. penelitian menunjukan bahwa kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikatakan sudah cukup baik. ” Laporan Tugas. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. Informasi 2 Lembar Pengesahan No Nama Jabatan Paraf 1 Kabag TU dan PT Kasubbag LPT KATA. 5 No. SKM ONLINE. Soegiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 . 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada hari kamis tanggal. Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan Perizinan dan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. (2) Tujuan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO Perizinan untuk memudahkan pelayanan perizinan yang diajukan oleh Pemohon. Dari teori di atas disimpulkan bahwa efektivitas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat tercapai apabila telah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan melaksanakan pekerjaan dengan benar. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta. b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UU Penanaman Modal. 21. Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI Sektor Perindustrian (Industri Makanan Sereal)". Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, sedangkan tujuan dari penelitan ini adalah : 1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Oss. DATA BASE JENIS PERIJINAN. (2017). 15. 1. Pasal 4 Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah : a. ABSTRAK: a. 0324 Asdaf Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Email:. 25 Sep 2023. Cari . BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah : (1. Penyelenggaraan inovasi pelayanan perizinan tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. - Tim Teknis : Petugas verifikasi persyaratan pada OPD Teknis yang menguasai perizinan berusaha sesuai dengan sektornya. Nama Kantor SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pejabat : Ir. 10. Komitmen Bersama kualitas pelayanan perizinan terpadu pada Kantor Sesuai dengan teori Milen (2004, h. Lombok Timut- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Timur rutin melakukan monitoring dan. HR. Yuk, coba dan rasakan kemudahan mengajukan izin SIUP & TDP melalui JAKEVO. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Terry. Motto "Melayani dengan hati, melayani sepenuh hati" Tupoksi. Pos Indonesia Cabang Brebes turut serta hadir pada kegiatan desk perihal Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri. Hasibuan, B. Vidio Tutorial. Untuk mengetahui agen yang mensosialisasikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kota Bandung 2. Johar No. Pelaksanaan 2021 dan Persiapan Rencana 2022 Desa Dampingan. Investasi dan Sejarah Perkembangan Investasi. Dasar Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat adalah. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah, DKI Jakarta membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Juga menjadi salah satu ujung tombak bagi. Jenis pelayanan ini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien karena dapat diproses secara parallel,karena baik secara administratif maupun teknis diselenggarakan dalamBerita seputar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara ada disini. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang perlu ditinjau kembali. 2: Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Penerbitan Perizinan Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tahun 2018. Nasrulhaq,dkk (2018:208)Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program Si-Cakep) Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, e-ISSN: 2549-5283, Matra Pembaruan 2 (3) (2018): 207-216. Sementara itu, badan bisa menjadi bermacam-macam dalam bahasa Inggris. 4 Sebelumnya pelayanan perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan dilayani oleh banyak SKPD teknis sehingga membuat masyarakat enggan untuk mengurus perizinan karena kerumitan prosedur, ketidakjelasan waktu, biaya, cara pelayanan, pungutan liar, percaloan, dan. 18 Halaman; Tutup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah T. Apr 29, 2020 · c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampaiPerizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2015), sebanyak 49 jenis perizinan dan non-perizinan. Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon. Beranda; Profil; Berita; Layanan Perizinan. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Mgr. SiCANTIK dirancang untuk menangani proses perizinan dan nonperizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen, dan pembuatan. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu; d. Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan. Jl. 29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan. 25 Sep 2023. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang [email protected] Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di data saat pengambilan izin. Electronic government (e-government) diterapkan untuk mengatasi birokrasi pelayanan perizinan yang lamban, prosedur yang berbelit-belit, biaya tinggi, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian. Raya Tlogomas 246, Kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun, segera menerbitkan peraturan menteri sebagai pijakan hukum di daerah. 1 , 16-29; Haji, S. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA. Fokus permasalahannya adalah (1) Upaya KPP dalam meningkatkan pelayanan perizinan (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan di KPP (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perizinan di KPP. Bahasa. 8. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30 - 16. M. KP2T. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (terlampir Struktur Organisasi DPMPTSP Aceh). C-22. Prosedur. Peraturan Walikota Semarang. 8/15. perizinan yang dilayani oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 TahunSistem Pelayanan Perizinan Terpadu pada Perizinan SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo”. 56, Sungai Pinang Luar, Kec. Tabel 14. Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan. 23 Mei 2023. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dicabut dan dinyatakan. Dalam upaya peningkatan kualitasi pelayanan publik berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 dan instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009. Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Perizinan Berusaha, Online Single SubmissionPendaftaran Permohonan Izin Online. Download. Penyederhanaan prosedur perijinan melalui pembentukan Dinas Perijinan yang berkembang menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal (BPPTSP&PM) yang kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 15 Juni 2016,. Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. bahwa untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau diperlukan pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; b. 3) Izin ditanda tangani oleh Kepala PTSP. pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelengggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang jenis kelembagaannya diserahkan kepada daerah untuk memilih jenis lembaga yang sesuai apakah berbentuk dinas, kantor atau badan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal, sebagai organisasi lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah. b. 18. T. diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanana Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerapan Aplikasi Sicantik Di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara [Institut Pemerintahan. Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan. 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman. Suara positif 1 Suara negatif. 2. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi danpenyelenggaraan penanaman. Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. (2021). Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi. id. OSS dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah masih kurang efektif dengan hasil perhitungan efektivitas sebesar 76,3%. Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PTSP-KLHK) adalah portal online yang menyediakan layanan perizinan lingkungan, informasi legalitas kayu,. Sampel Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ditetapkan sebanyak 100Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah; b. Penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA. Skripsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPelayanan Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik. N. 1. tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan) Prabumulih, 17 November 2020 Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih A. IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Yuli Tirtariandi El Anshori, Enceng dan Anto Hidayat FISIP Universitas Terbuka , Jalan Cabe Raya,. Hubungi. a. HR. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Single Submission. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, perlu diatur penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Si. E. PTSP didefinisikan pada Peraturan Presiden. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Info Antrian SURAT WARGA MPP Perizinan Online Status Perizinan -- Jangan lewatkan. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan adalah Jumlah. bidang pelayanan perizinan dan non perizinan a: 04 desember 2019 87: rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebaskorupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jambi tahu selengkapnya: sekretariat: 04 desember 2019 88SIAP BOSS. 10. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (e-Goverment) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang; bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a. Konsultasi Perizinan Reklame. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu. 12. Dasar Hukum Pembentukan SKPD : Undang-Undang No. Tentang DPMPTSP. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ponorogo,. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, silahkan sampaikan permohonan perizinan anda melalui SISTEM OSS-RBA . I Nyoman Sumaryadi, & Ella Wargadinata. naman Modal dan Perizinan Terpadu. Pelayanan Perizinan Terpadu adatah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap. Seksi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat; dan 2. Menerima Kunjungan KemenPanRB RI (Asdep Pelaya. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/09/SK/DPMPTSP/2019 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Pinrang melalui Sistem Informasi. Rekapitulasi Perizinan Bulan Agustus 2023: 2: 01 Agustus 2023: Rekapitulasi Perizinan Bulan Juli 2023: 3: 03 Juli 2023: Rekapitulasi Perizinan Bulan Juni 2023: 4:. 1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PELAYANAN PERIZINAN ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS Vidya Marselia Ningrum NPP. Ahmad Yani, Pontianak. OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berusaha (SOP-PB) tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dapat dilaksanakan dan diwujudkan.