penerapan good governance dalam pemerintahan. Good Governance (pemerintahan yang baik). penerapan good governance dalam pemerintahan

Kompasiana adalah platform blog. Penerapan nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik oleh birokrasi pemerintahan di Pusat maupun di Daerah dalam prakteknya tidak berjalan secara sama. Tidak hanya itu penerapan good governance di dalam suatu negara seringkali dipaksakan walaupun prinsip tersebut tidak cocok dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada. Dari Good Governance menuju Just & Democratic Governance. Kendry Widiyanto, M. (2019). Partisipasi. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. 3. Konsep ini dirumuskan oleh para pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangun relasi yang baik antara negara, rakyat dan pasar. 5/Oktober-Desember /2013 130 EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MANADO Oleh : Seftian Lukow1 Komisi Pembimbing : Dr. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance belum terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan good governance, kemudian perlu memegang sejumlah prinsip agar bisa sukses. 2017. Laduni. Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. dalam mengelola pemerintahan termasuk pada konteks desa. semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih. melembaganya karakteristik Good Governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur programkepada pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan dengan baik, sehingga diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan. Esensi pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyrakat yang sejahtera. (2014). “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1. Corporate governance dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sjahruddin Rasul∗ Abstract The implementation of good. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). 2. Penerapan good governance dalam otonimi daerah merupakan konsep tata cara menjadi pemerintah yang baik dalam mewujudkan suatu pemerintah yang adil,bekerja keras,trampil dan disiplin dan berprilaku sesuai nilai norma dan moral. Permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah (besarnya jumlah PNS, rendahnya. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Dalam jurnal “Pelaksanaan Good Governance di Indonesia dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi” karya Ahli Hukum. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada 14 Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good governance pada Pemerintah Prov. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain: 1. Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar, 2012. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa korporasi-korporasi baikPENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BAGI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERMENT Oleh : Lina Marliani Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Oleh NI PUTU DEPI YULIA PERAMESTI Institut Pemerintahan Dalam Negeri niputudepi@gmail. penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik mengacu pada empat karakteristik, yaitu: a. Pentingnya penerapan good governance dalam tata kelola Dana Desa memberikan tingkat kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun masyarakat dalam pengamanahan wewenang bagi. Lihat foto. Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Sustainable Governance for Enhancing Local Government Performance. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good. kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kinerja pemerintah sebagai wujud tujuan pelaksanaan otonomi daerah khususnya dan cita-cita UUD 1945 pada. Edisi Oktober 2013. Di pihak lain dunia usaha dan masyarakat juga berkepentingan dan memiliki peran dalam mewujudkan GPG. dilakukan pemerintah. 60 tahun 2008. 3 Jan Erik Lane. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang. Namun di Indonesia mulai menerapkan konsep good. Berdasarkan hal ini, UNDP3 kemudian me-ngajukan karakteristik good governance se-bagai. 1. Terdapat banyak pengetahuan, penafsiran, dan pemahaman yang berbeda dari masing-masing daerah. Governance merupakan pergeseran makna dari government. Pemerintah desa pepe juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun penerapannya belum maksimal. Good governance merupakan istilah yang tengah naik kepublik dalam beberapa waktu dekade belakangan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui. Selain pembentukan berbagai lembaga pemberantas korupsi, pemerintah pun berkomitmen menerapkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi melalui konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akan tetapi banyak juga yang tidak menyetujui konsep good governance. “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”, dalam Jurnal Online Internasional & Nasional, Vol. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan prinsip-prinsip . 2. Konsep Good Governance. Dengan sistem tersebut, negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Untuk bisa melaksanakan tata pemerintahan yang baik Good Governance dalam penerapannya mengunakan prinsip: Akuntabilitas, Transparansi, Orientasi Konsensus (kesepakatan), Keadilan, Efektivitas,. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Good governance sebagai proses pembuatan keputusan yang pelaksanaanya melibatkan masyarakat didalamnya. PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari: 1. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia Sri Warjiyati Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada umumnya manusia membutuhkan pelayanan publik,Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. pemerintah. B. Good Governance (pemerintahan yang baik). Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karateristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai berikut : Partisipasi (Participation), Penegakan Hukum (Rule of law), Transparansi (Transparancy), Daya Tanggap (Responsiveness), Berorientasi pada. " Pengertian. Latar belakang masalah Good governance merupakan suatu pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 10(3), 569-586. 2. Nyatanya, good governance menekankan pada penerapan poltik inklusif yang memberikan peluang, akses, dan kesempatan bagi lawan politiknya atau. 2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan PBB di Desa Pagerejo Kecamatan Kertekkegiatan pemerintahan yang buruk (bad governance) lalu mengubahnya menjadi sistem pemerintahan yang baik (good governance). PENDAHULUAN A. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Zaman (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). KOMPAS. Dadang Solihin’s Profile Dadang. 30 Jurnal Muqtasid Joko Setyono Dengan adanya pemerintahan yang baik diharapkan mampu menjadi-kan masyarakat sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Untuk mengetahui perwujudan konsep good governance dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good. 003 (2018) Riny Jefri 19 Teori stewardship telah diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Van Slyke, 2006; Haliah, 2015) dan non profit lainnya (Li et al. salah satunya pembentukan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG) pada 1999 melalui Keputusan Menko Ekuin saat itu. Akan tetapi banyak juga yang tidak menyetujui konsep good governance. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner di seluruh SKPD yang ada di Kota. 3 Abdullah, Kasman, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi. 1, 2021 43 Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ro’a Sarimalia2002 menunjukkan kondisi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyeleng-VOL. Maka dari itu para administrator publik dalam menjalankan tugasnya harus tertanam nilai-nilai etika dalam dirinya terutama berkaitan dengan tata krama, kesopanan, nilai, norma yang. Maryam S. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Penyelengaraan pemerintah ditujukkan untuk menciptakan fungsi pelayanan yang baik. b. Jika kita dalami, dalam konsep good. Menurut UNDP (dalam Pasolong, 2019, hlm. 4, No. Vol 5. H. I/No. (2017). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas good governance, maka. Pemerintah atau organisasi harus beroperasi secara terbuka, menjaga aksesibilitas informasi publik, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan kegiatan. yang dilakukan dalam penerapan good governance di dalam pemerintahan. Partisipasi,Semua Warga Berhak Ikut Berpartisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Baik Secara Langsung Maupun Melalui Lembaga. 1. Sehingga, Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak. penerapan prinsip good governance pada pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan namun belum efektif. Untuk itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negaratata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahanya. Nasution, D. Ada banyak permasalahan yang meliputi penerapan good governance, seperti di bawah ini: Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahannya. ”Maret 2021 p-ISSN: 2085-0336 e-ISSN: 2655-8531 Vol. Berdasarkan rumusan masalah. Awang, A. Partisipasi. 3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif atau SPSS 16. 2. N (Maryam, 2016) mengatakan “Berbagaiperaturan dan Undang-undang sudah ditetapkan sebagai acuan dan standar dalam penerapan good governance”3. Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensusbersama. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. dan positif sistem pengendalian internal pemerintah dengan penerapan good governance. (2018), Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap . Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur pentingsesungguhnya upaya dalam penerapan good governance di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. 2 No. KOMPAS. diharapkan yaitu good governance, dengan adanya unsur tersebut berguna untuk meningkatkan pemerintah desa yang baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Masyarakat masih merasa kurang puas denganModul Pengenalan GCG terdiri dari: Modul 1, Dasar-dasar Coprorate Governance. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Sos. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo) Nadia Ayu Deviani 1, Dr. Pengaruh Good governanceDan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten. Guntur Hamzah dan Anshori Ilyas) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam rangkaMuhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 189 meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat. penerapan prinsip- prinsip good governance dalam bentuk riset sebelumnya rata-rata menggunakan salah satu prinsip penerapan good governance saja dalam melihat masalah yang diteliti. ISSN 2252-7826. profesionalnya maka diterapkan good corporate governance. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Cahyadi, A. 2017, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasar:. 2. 2(2). Menurut World Bank (Bank Dunia), good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik. good governance. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141). “Good Governance” harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi sebab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, good governance sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau 1 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. (2018). Beberapa studi mengenai penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menhasilkan pelayanan yang baik sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah November 2022 JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI 4(4):686-697 dalam governance dan birokrasi yang didasarkan pada asumsi neoliberal, kebijakan dorongan pasar (market-driven) dan prinsip-prinsip neo-manajerial di Singapura yang kemudian dilanjutkan dengan studi kasus di beberapa negara Asia, dan (3) penerapan good governance pada tingkat perusahaan dengan memperkenalkan konsep codes of governance sebagai pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan (Iswanto, 2015). Hambatan penerapan good governance menurut Dwiyanto (2008:2) mengatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak kesulitan atau hambatan untuk meumuskan perbaikan penerapan good governance : 1. Pelaksanaan Good Governance pada Instansi Pemerintah (Erita) 94 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 1 Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudukan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Good Governance adalah adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien, dengan menjagaMengacu pada pendapat tersebut diatas, maka dalam konteks pengelolaan wilaya laut perlu diletakan pada penetapan prinsip-prinsip umum (general principles) pemerintahan dan peraturan perundangan yang mencerminkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD. Good Governance Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih). Namun keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Ekosistem akan mengalami. e. Penerapan prinsip-prinsip good village governance ini sangat penting diterapkan pada pemerintah desa untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Dalam perkembangannya konsep good governance tidak hanya digunakan dalam pemerintahan saja, namun saat ini dikenal konsep good government governance untuk pemerintahan dan konsep good corporate governance untuk perusahaan (korporasi). mentasi good governance dalam pelayanan publik. dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Semarang Timur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat didalam good governance serta asas-asas umum pemerintahan yang layak maka secara bertahap bahkan mungkin menyeluruh faktor-faktor penyebab adanya kecenderungan tindakan korupsi pada lembaga pemerintahan dapat dikikis karena orientasi yang ada telah mengedepankan. Melalui e-government pula,. , 2006). Di Kota Bitung penerapan good governance dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai. Sehingga, Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak. Ketika berada dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto, jelas Novie, dana pembangunan Indonesia diperoleh dari bantuan negara asing. 1 Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Pepe telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuaiPenerapan Prinsip-Prinsip Prinsip- Good Governance dalam P d l Pembangunan D b Daerahh Drs. , M. good governance. Ilmu. 3 Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kandala yang terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam prencanaan pembangunan di KelurahanMelalui penerapan etika administrasi publik dengan seoptimal mungkin, akan dapat mendorong terwujudnya good governance yang selama ini diidamkan. Kata kunci: good governance, implementasi good governance 1. Administrasi Publik 2013 / A. Digitalisasi yang terjadi pada masa ini, seharusnya berjalan beriringan dengan tata kelola pemerintahan yang memudahkan masyarakat digital. Taufiqurokhman, S. Dalam era digital, peluang good governance dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, diantaranya yaitu: (1) transformasi layanan publik menjadi layanan digital, (2) membuat album elektronik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. 32 Tahun 2004. Manfaat Penelitian . Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan. Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. atau asas good governance mana yang paling terpopuler di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan 3 LAN, “Penerapan Good Governance di Indonesia”, Laporan Kajian Tahun 2007, hlm. II. NTB, dengan menggunakan analisis kualitatif. H. Hal ini dapat dilihat dari tingkatLong Journey of Good Governance in Local Government Muhtar Haboddin1, Ahmad Imron Rozuli2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya1, Ilmu Sosiologi, Universitas. Dalam rangka mencapai good gover- nance, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar good gover- nance: akuntabilitas (accountability), transparansi. Akuntabilitas dan Responsibilitas sangat mempengaruhi terwujudnya Good Governance, karena Good Governance menekankan pada pemerintahan yang bertanggung jawab serta etika yang baik di dalam pemerintahan tersebut. Legaspi. (2016). 170110130021. Good Governance “Kepemerintahan yang Baik. ABSTRACTDimana penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada kenyataannya di Kantor Camat Seberida, masyarakat masih ada mengeluhkan transparansi dalam. 3) Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian ini. 5. Dikarenakan kajian. With the passage of the Local. N0. Hal itu menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang. Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Penyelenggaraan.